Dirjen P2KT, Danton Ginting Munthe, menyampaikan ketika memimpin apel pada Selasa (30/1) pagi, "Transmigrasi ialah urusan pemerintah yang bersifat pilihan, tetapi apabila telah dipilih oleh pemerintah daerah maka menjadi wajib dikerjakan dengan sebaik-baiknya." Apa yang dikatakan Dirjen Danton menjadi penegasan bahwa penyelenggaraan transmigrasi di daerah merupakan program prioritas manakala sudah dipilih oleh Pemda terkait.


Selain menegaskan hal tersebut, Dirjen Danton juga menyampaikan beberapa hal lain dalam apel. Pertama, ia mengapresiasi seluruh jajarannya di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas kerja keras dan kekompakan selama menjalani tahun 2023. Kedua hal tersebut dinilai penting sehingga berhasil menorehkan kinerja yang mencapai target. Ditjen PPKTrans memiliki tujuh (7) sasaran pada tahun 2023. Dari ketujuh sasaran, hanya satu yang tidak tercapai, yaitu nilai SAKIP. Ini akan menjadi salah satu yang difokuskan di tahun 2024.


Pengelolaan APBN oleh Ditjen PPKTrans memiliki skema yang unik di dalam Kementerian Desa PDTT. Ditjen PPKTrans adalah satu-satunya yang membagi pekerjaannya ke satuan-satuan kerja (satker) di daerah melalui mekanisme Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan. Pada tahun anggaran 2023, Ditjen PPKTrans memiliki 80 satker daerah. Tiga satker mendapatkan penyaluran APBN melalui Dekonsenterasi dan 77 melalui Tugas Pembantuan. Keberadaan satker daerah sedemikian banyak menjadi tantangan bagi Ditjen PPKTrans dalam penyerapan dan realisasi APBN. Meskipun demikian, Ditjen PPKTrans tetap dapat melampaui target penyerapan dan realisasi di tahun 2023, yaitu 99,06% dari target sebesar 98,85%.


Lebih lanjut, Dirjen Danton mengungkap beberapa kegiatan yang diutamakan. Pertama ialah pengembangan SIPUKAT sebagai portal satu pintu seluruh informasi spasial ketransmigrasian. Kedua, upaya untuk memadukan transmigrasi swakarsa mandiri (TSM) bagi milenial dengan Transmigrasi Transpolitan. Ketiga, permasalahan pertanahan agar dijawab secara ringkas dan aktual dengan memanfaatkan portal TALI PEGAS. Keempat, upaya mencapai target revitalisasi tujuh (7) kawasan menjadi berdaya saing bekerja sama dengan perguruan tinggi UGM melalui skema Kuliah Kerja Nyata (KKN). Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah viralisasi potensi desa di dalam tujuh kawasan tersebut. Kelima, guna meningkatkan kualitas SDM di kawasan transmigrasi, maka akses kepada jenjang perguruan tinggi harus dipastikan terbuka melalui pemberian beasiswa untuk anak-anak transmigran sebagaimana telah dijalankan beberapa tahun terakhir ini.


Poin penting lain yang disampaikan Dirjen Danton ialah tentang RPJMN 2025--2029. Program yang akan diusulkan menjadi target transmigrasi ialah menempatkan 1.500 KK dalam kurun lima (5) tahun. Usulan ini sekaligus upaya pivotisasi paradigma transmigrasi dengan memadukan antara pengembangan wilayah dan penataan persebaran penduduk. Saat ini, masih terdapat kuota (disebut sebagai SDT--Sisa Daya Tampung) transmigrasi yang potensial untuk dipenuhi. Pemenuhan SDT tersebut perlu koordinasi dalam perencanaan dan pembangunan, bahkan dalam beberapa hal sampai perlu revisi desain tata ruang di beberapa lokus Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun.


Mengakhiri amanatnya, Dirjen menyampaikan bahwa program transmigrasi merupakan program kolaborasi pusat-daerah, lintas Kementerian/Lembaga. Hal ini berarti capaian keberhasilan program juga bergantung pada mekanisme dan efektivitas koordinasi yang telah dilakukan.