Seremoni melepas keberangkatan transmigran asal Jawa Timur diselenggarakan di Islamic Center Surabaya pada Kamis, 23 November 2023. Acara tersebut dipimpin oleh Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, yang didampingi oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Danton Ginting Munthe. Selain itu, hadir juga Kepala Disnakertrans Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo.


"Hari ini kita berangkatkan 21 keluarga dari Jawa Timur. Menurut data, masih ada 5.700 keluarga yang berminat mengikuti transmigrasi," ungkap Halim dalam sambutannya.


Halim menambahkan masyarakat berminat mengikuti transmigrasi karena ingin mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Untuk itu, demi bisa mengakomodasi para calon transmigran, ia ingin pemberangkatan transmigrasi diselenggarakan secara lebih masif sehingga bisa lebih mengefisienkan penggunaan anggaran.


Para transmigran yang diberangkatkan kali ini berasal dari Blitar, Jombang, Kediri, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Trenggalek, dan Tuban. Daerah yang menjadi tujuan meliputi lokasi Watutinawu di Konawe, Sultra; lokasi Tanjung Buka di Bulungan, Kaltara; lokasi Batu Ampar di Bengkulu Selatan, Bengkulu; lokasi Lagading di Sidrap, Sulsel; dan lokasi Torire di Poso, Sulteng. Setelah dilepas oleh Menteri Halim, para transmigran akan bermalam di transito sebelum berangkat ke tujuan masing-masing keesokannya dengan menggunakan moda transportasi udara.


Menurut peraturan yang berlaku saat ini, ketika resmi berstatus sebagai transmigran, mereka berhak memperoleh berbagai macam bantuan serta kepemilikan lahan. Lahan tersebut terbagi atas dua jenis: lahan pekarangan dan lahan usaha. Permasalahannya, terdapat fenomena oknum transmigran yang menjual sertifikat lahannya dan kembali ke daerah asal. Ini bertentangan dengan UU 29/2009 tentang Ketransmigrasian.


Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, Halim memiliki ide untuk mengubah mekanisme pemberian lahan tersebut dari yang semula individual menjadi bersama-sama (komunal). Harapannya adalah agar nantinya lahan tersebut diolah secara bersama oleh kelompok-kelompok tani agar dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan. Ketika model ini sudah berjalan dengan baik, lahan yang milik bersama tersebut baru lah dipecah menjadi hak milik perseorangan.